SITUBONDO (jurnalkota.web.id) — Dinamika penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai memunculkan polemik. Rapat formatur pertama disebut melahirkan kekecewaan yang kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi, termasuk munculnya narasi “PKB come back”.
Kritik terhadap dinamika tersebut disampaikan HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy. Ia menilai proses penyusunan kepengurusan PBNU harus dikembalikan pada dua prinsip utama, yakni profesionalisme dan keterwakilan wilayah.
Sorotan muncul setelah Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, disebut menyodorkan nama Lukman Edy untuk posisi Sekretaris Jenderal PBNU. Lukman Edy memiliki pengalaman sebagai mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan pernah menjabat Sekretaris Jenderal PKB.
Bagi Khalilur, latar belakang tersebut tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk membangun tudingan bahwa kepentingan politik tertentu tengah kembali masuk ke tubuh PBNU.
Ia justru menilai pengalaman dan kapasitas Lukman Edy menjadi alasan yang rasional untuk mempertimbangkan dirinya sebagai bagian dari jajaran pengurus PBNU.
“LE alias Lukman Edy adalah operator lapangan Gus Kikin dan punya pengalaman mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” kata Khalilur.
Menurutnya, isu “PKB come back” yang berkembang lebih tepat dilihat sebagai bagian dari dinamika politik dan kekecewaan dalam proses penyusunan kepengurusan. Ia meminta seluruh pihak tidak terburu-buru membangun opini yang justru dapat memperkeruh suasana internal NU.
Khalilur juga menyoroti persoalan lain yang dinilainya lebih fundamental, yakni representasi kewilayahan dalam kepengurusan PBNU.
Ia mengingatkan bahwa PBNU merupakan organisasi tingkat nasional. Karena itu, komposisi kepengurusannya semestinya mencerminkan wajah Indonesia secara luas.
“PBNU memang bukan PWNU Jatim,” tegasnya.
Menurut Khalilur, posisi Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU saat ini sama-sama berasal dari Jawa Timur. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi alasan penting agar posisi strategis lainnya tidak seluruhnya terkonsentrasi pada figur dari wilayah yang sama.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” ujarnya.
Ia pun meminta Gus Kikin tidak mundur dari prinsip profesionalitas dan egalitarianisme dalam menyusun kepengurusan.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” pungkas Khalilur, yang memperkenalkan dirinya sebagai warga NU dan kyai kampung.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika dan perdebatan yang menyertai proses penyusunan kepengurusan PBNU. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut perlu diberi ruang untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan.
Terus maju Gus Kikin !!!
Semoga Para Muassis membersamai Panjenengan.
Bismillah.
Salam Amar Makruf Nahiy Mungkar.
HRM. Khalilur R Ab. Sahlawiy – Warga NU, Kyai Kampung.
(Ipunk)
