SITUBONDO (jurnalkota.web.id) – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut mulai mengemuka. Salah satu suara kritis datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang menyampaikan kegelisahan atas arah perjalanan NU ke depan.
Dalam keterangannya, Gus Lilur menilai bahwa muktamar kali ini tidak sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum strategis yang akan menentukan masa depan organisasi. Ia menegaskan, NU tengah berada di persimpangan antara mempertahankan jati diri sebagai jam’iyah keulamaan atau semakin larut dalam pusaran politik praktis.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” ujarnya dalam sebuah wawancara. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk melakukan evaluasi secara jujur terhadap dinamika internal organisasi.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyoroti munculnya sejumlah tokoh politik dalam percaturan NU, seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara organisasi keagamaan dan kepentingan politik.
Ia juga menyinggung kepemimpinan Yahya Cholil Staquf sebagai bagian dari dinamika yang perlu dievaluasi secara terbuka. Baginya, kritik tersebut bukan bersifat personal, melainkan demi menjaga marwah organisasi.
“Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” tegasnya.
Selain itu, Gus Lilur mengkritisi fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, yakni figur yang memanfaatkan NU sebagai alat legitimasi kepentingan pribadi. Ia menilai, kecenderungan sebagian pengurus yang lebih fokus membangun jejaring kekuasaan dibandingkan penguatan basis keilmuan menjadi persoalan serius.
“Kita ini punya tradisi besar, punya pesantren, punya bahtsul masail. Tapi kenapa justru yang tampil sering kali bukan yang paling alim, melainkan yang paling dekat dengan kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya, NU sejatinya tidak kekurangan tokoh dengan kapasitas keulamaan dan intelektualitas yang mumpuni. Ia menyebut sejumlah nama seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim sebagai figur-figur yang dinilai memiliki kredibilitas kuat.
Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar harus menjadi momentum pemurnian organisasi. Ia berharap para peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih pemimpin yang berangkat dari tradisi keilmuan, bukan semata kepentingan elektoral.
“Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik. Kalau mau berpolitik, silakan di partai, jangan bawa-bawa NU,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi NU agar tetap menjadi penyejuk dan penuntun umat. Menurutnya, jika organisasi kehilangan jarak dari kekuasaan, maka peran moralnya akan semakin melemah.
“NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu. Itu prinsip yang harus kita jaga,” katanya.
Di sisi lain, Gus Lilur mendorong agar muktamar kembali menitikberatkan pada penguatan ekosistem intelektual, mulai dari pesantren, forum bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual dengan tantangan zaman.
“Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau NU sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini merupakan ujian sejarah bagi NU. Ia berharap para kiai dan ulama dapat mengambil keputusan yang berpihak pada masa depan jam’iyah dan umat secara luas.
“Ini bukan soal hari ini saja, ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan. Itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkas Khalilur R Abdullah Sahlawiy.
(Ipunk)
