SITUBONDO (jurnal kota.web.id) – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah pandangan kritis mulai mengemuka terkait arah dan integritas organisasi ke depan. Salah satunya disampaikan oleh HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, yang menekankan pentingnya penegasan sikap terhadap praktik politik uang.
Menurut Gus Lilur, Muktamar sebagai forum tertinggi NU tidak hanya menjadi ajang penentuan kepemimpinan, tetapi juga momentum strategis untuk menentukan arah dan wajah organisasi di masa mendatang.
“Forum lima tahunan ini merupakan titik uji apakah NU tetap setia pada nilai-nilai pendiriannya atau mulai bergeser oleh kepentingan tertentu,” sebut Gus Lilur pada Senin (6/4/26).
Dalam pandangannya, sebelum dinamika pemilihan dan konfigurasi kekuatan berkembang lebih jauh, NU perlu menegaskan satu prinsip mendasar: politik uang adalah haram dan tidak boleh menjadi bagian dari proses organisasi. Penegasan ini dinilai penting untuk menjaga marwah Muktamar sebagai ruang yang bermartabat, bukan arena transaksi kepentingan.
Gus Lilur juga mengingatkan agar seluruh peserta Muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima, perantara, maupun bagian dari distribusi. Terlebih jika sumber dana berasal dari praktik korupsi, hal tersebut dinilai dapat membawa konsekuensi serius, tidak hanya secara etik tetapi juga hukum.
Ia menilai keterlibatan dalam politik uang berpotensi menyeret organisasi ke dalam jejaring korupsi, bahkan membuka kemungkinan terseret dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karena itu, ia mendorong langkah tegas dari Pengurus Besar NU untuk membersihkan organisasi dari pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyinggung pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap NU. Ia mengakui, belakangan ini citra organisasi sempat terdampak oleh berbagai isu yang berkaitan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk polemik kuota haji. Meski proses hukum masih berjalan, ia menilai persepsi publik telah terpengaruh.
Dalam konteks tersebut, Muktamar dinilai harus menjadi momentum pemulihan kepercayaan. Tidak cukup hanya dengan klarifikasi, tetapi diperlukan keberanian untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh, termasuk: memecat semua orang di dalam kepengurusan yang terindikasi terlibat korupsi.
Selain itu, Gus Lilur juga menyoroti kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik. Ia menyebut, banyak aktor politik yang melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi, sehingga berupaya masuk dan memengaruhi arah organisasi sesuai kepentingan masing-masing.
Terkait penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar, ia menilai hal tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bukan soal individu, melainkan tentang batas antara pengabdian dan potensi pemanfaatan organisasi untuk kepentingan tertentu.
Ia menegaskan, NU harus menjaga independensinya agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan. Sebab, jika independensi hilang, maka peran NU sebagai penjaga moral bangsa juga akan tergerus.
Pada akhirnya, Gus Lilur menekankan bahwa kepemimpinan NU ke depan harus kembali pada figur ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan keteguhan moral, bukan semata karena akses politik. Ia mengingatkan bahwa NU didirikan oleh ulama, sehingga ruh organisasi harus tetap dijaga dalam koridor tersebut.
Rencananya, Konferensi Besar NU yang akan digelar pada 25 April 2026 diharapkan menjadi pintu awal untuk menegaskan komitmen tersebut. Forum itu diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam merawat integritas, membersihkan organisasi, dan menata kembali arah perjuangan NU.
Lebih dari sekadar memilih pemimpin, Muktamar ini dinilai sebagai ajang pertarungan nilai. Gus Lilur menegaskan, jika nilai yang dimenangkan, maka NU akan tetap menjadi kekuatan moral bagi bangsa. Namun sebaliknya, jika kepentingan yang dominan, maka organisasi berisiko kehilangan arah.
Karena itu, ia menyerukan agar seluruh elemen NU kembali pada prinsip dasar yang tidak bisa ditawar: menolak segala yang haram, termasuk politik uang, sebagai fondasi membangun masa depan organisasi yang bersih dan berintegritas.
(Ipunk)
